Kesaksian Soebandrio Atas G-30-SPKI (II): Soeharto Bermain dari Balik Dewan Jenderal

Kesaksian Soebandrio Atas G-30-SPKI (II): Soeharto Bermain dari Balik Dewan
Jenderal

30 Sep 01 16:17 WIB (Astaga.com)

Isu Dewan Jenderal sebenarnya bersumber dari Angkatan Kelima dan rencana
sumbangan persenjataan gratis dari RRT. Tiga hal ini berkaitan erat. Tawaran
bantuan persenjataan gratis untuk sekitar 40 batalyon dari RRT, sebelumnya
diterima Bung Karno. Hanya tawaran yang diterima, barangnya belum dikirim.
Bung Karno lantas punya ide membentuk Angkatan Kelima. Tapi Bung Karno belum
merinci bentuk Angkatan Kelima itu. Ternyata Menpangad Letjen A Yani tidak
menyetujui ide mengenai Angkatan Kelima itu.
Para perwira ABRI lainnya mengikuti Yani, tidak setuju pada ide Bung Karno
itu. Empat angkatan dinilai sudah cukup. Karena itulah berkembang isu
mengenai adanya sekelompok perwira AD yang tidak puas terhadap Presiden. Isu
terus bergulir, sehingga kelompok perwira yang tidak puas terhadap Presiden
itu disebut "Dewan Jenderal".
Perkembangan isu selanjutnya adalah bahwa Dewan Jenderal akan melakukan kup
terhadap Presiden.
Menjelang G30S meletus, Presiden memanggil Yani agar menghadap ke Istana.
Yani rupanya merasa bahwa ia akan dimarahi oleh Bung Karno karena tidak
menyetujui Angkatan Kelima. Yani malah sudah siap kursinya (Menpangad) akan
diberikan kepada orang lain. Saat itu juga beredar isu kuat bahwa kedudukan
Yani sebagai Menpangad akan digantikan oleh wakilnya, Mayjen Gatot Subroto.
Presiden Soekarno memerintahkan agar Yani menghadap ke Istana pada 1 Oktober
1965 pukul 08.00 WIB. Tetapi hanya beberapa jam sebelumnya Yani diculik dan
dibunuh.
Yang paling serius menanggapi isu Dewan Jenderal itu adalah Letkol Untung
Samsuri. Sebagai salah satu komandan Pasukan Kawal Istana - Cakra Birawa -
ia memang harus tanggap terhadap segala kemungkinan yang membahayakan
keselamatan Presiden.
Untung gelisah. Lantas Untung punya rencana mendahului gerakan Dewan
Jenderal dengan cara menangkap mereka. Rencana ini disampaikan Untung kepada
Soeharto. Menanggapi itu Soeharto mendukung. Malah Untung dijanjikan akan
diberi bantuan pasukan. Ini diceritakan oleh Untung kepada saya saat kami
sama-sama ditahan di LP Cimahi, Bandung.
Saya menerima laporan mengenai isu Dewan Jenderal itu pertama kali dari
wakil saya di BPI (Badan Pusat Intelijen), tetapi sama sekali tidak lengkap.
Hanya dikatakan bahwa ada sekelompok jenderal AD yang disebut Dewan Jenderal
yang akan melakukan kup terhadap Presiden. Segera setelah menerima laporan,
langsung saya laporkan kepada Presiden.
Saya lantas berusaha mencari tahu lebih dalam. Saya bertanya langsung kepada
Letjen Ahmad Yani tentang hal itu. Jawab Yani ternyata enteng saja, memang
ada, tetapi itu Dewan yang bertugas merancang kepangkatan di Angkatan
Bersenjata dan bukan Dewan yang akan melakukan kudeta.
Masih tidak puas, saya bertanya kepada Brigjen Soepardjo (Pangkopur II).
Dari Soepardjo saya mendapat jawaban yang berbeda. Kata Soepardjo: Memang
benar. Sekarang Dewan Jenderal sudah siap membentuk menteri baru.
Pada 26 September 1965 muncul informasi yang lebih jelas lagi. Informasi itu
datang dari empat orang sipil. Mereka adalah Muchlis Bratanata, Nawawi
Nasution, Sumantri dan Agus Herman Simatupang.
Mereka cerita bahwa pada tanggal 21 September 1965 diadakan rapat Dewan
Jenderal di Gedung Akademi Hukum Militer di Jakarta. Rapat itu membicarakan
antara lain: Mengesahkan kabinet versi Dewan Jenderal.
Muchlis tidak hanya bercerita, ia bahkan menunjukkan pita rekaman pembicaran
dalam rapat. Dalam rekaman tersebut ada suara Letjen S. Parman (salah satu
korban G30S) yang membacakan susunan kabinet.
Susunan kabinet versi Dewan Jenderal - menurut rekaman itu - adalah sebagai
berikut: Letjen AH Nasution sebagai Perdana Menteri Letjen A Yani sebagai
Waperdam-I (berarti menggantikan saya) merangkap Menteri Hankam, Mayjen MT
Haryono menjadi Menteri Luar Negeri, Mayjen Suprapto menjadi Menteri Dalam
Negeri, Letjen S Parman sendiri menjadi Menteri Kehakiman, Ibnu Sutowo
(kelak dijadikan Dirut Pertamina oleh Soeharto) menjadi menteri
Pertambangan.
Rekaman ini lantas saya serahkan kepada Bung Karno. Jelas rencana Dewan
Jenderal ini sangat peka dan sifatnya gawat bagi kelangsungan pemerintahan
Bung Karno. Seharusnya rencana ini masuk klasifikasi sangat rahasia. Tetapi
mengapa bisa dibocorkan oleh empat orang sipil? Saya menarik kesimpulan:
tiada lain kecuali sebagai alat provokasi. Jika alat provokasi, maka rekaman
itu palsu. Tujuannya untuk mematangkan suatu rencana besar yang semakin
jelas gambarannya. Bisa untuk mempengaruhi Untung akan semakin yakin bahwa
Dewan Jenderal - yang semula kabar angin - benar-benar ada.
Dokumen Gilchrist
Hampir bersamaan waktunya dengan isu Dewan Jenderal, muncul Dokumen
Gilchrist. Dokumen ini sebenarnya adalah telegram (klasifikasi sangat
rahasia) dari Duta Besar Inggris untuk Indonesia di Jakarta Sir Andrew
Gilchrist kepada Kementrian Luar Negeri Inggris.
Dokumen itu bocor ketika hubungan Indonesia-Inggris sangat tegang akibat
konfrontasi Indonesia-Malaysia soal Borneo (sebagian wilayah Kalimantan).
Saat itu Malaysia adalah bekas koloni Inggris yang baru merdeka. Inggris
membantu Malayia mengirimkan pasukan ke Borneo.
Saya adalah orang yang pertama kali menerima Dokumen Gilchrist. Saya
mendapati dokumen itu sudah tergeletak di meja kerja saya. Dokumen sudah
dalam keadaan terbuka, mungkin karena sudah dibuka oleh staf saya. Menurut
laporan staf, surat itu dikirim oleh seorang kurir yang mengaku bernama
Kahar Muzakar, tanpa identitas lain, tanpa alamat. Namun berdasarkan
informasi yang saya terima, surat tersebut mulanya tersimpan di rumah Bill
Palmer, seorang Amerika yang tinggal di Jakarta dan menjadi distributor
film-film Amerika. Rumah Bill Palmer sering dijadikan bulan-bulanan
demonstrasi pemuda dari berbagai golongan. Para pemuda itu menentang
peredaran film porno yang diduga diedarkan dari rumah Palmer.
Isi dokumen itu saya nilai sangat gawat. Intinya: Andrew Gilchrist
melaporkan kepada atasannya di Kemlu Inggris yang mengarah pada dukungan
Inggris untuk menggulingkan Presiden Soekarno. Di sana ada pembicaraan
Gilchrist dengan seorang kolega Amerikanya tentang persiapan suatu operasi
militer di Indonesia.
Saya kutip salah satu paragraf yang berbunyi demikian: rencana ini cukup
dilakukan bersama 'our local army friends.' Sungguh gawat. Sebelumnya sudah
beredar buku yang berisi rencana Inggris dan AS untuk menyerang Indonesia.
Apalagi, pemerintah Inggris tidak pernah melontarkan bantahan, padahal sudah
mengetahui bahwa dokumen rahasia itu beredar di Indonesia. Saya selaku
kepala BPI mengerahkan intelijen untuk mencek otentisitas dokumen itu.
Hasilnya membuat saya yakin bahwa Dokumen Gilchrist itu otentik.
Akhirnya dokumen tersebut saya laporkan secara lengkap kepada Presiden
Soekarno. Reaksinya, beliau terkejut. Berkali-kali beliau bertanya keyakinan
saya terhadap keaslian dokumen itu. Dan berkali-kali pula saya jawab yakin
asli. Lantas beliau memanggil para panglima untuk membahasnya. Dari reaksi
Bung Karno saya menyimpulkan bahwa Dokumen Gilchrist tidak saja mencemaskan,
tetapi juga membakar.
Bung Karno sebagai target operasi seperti merasa terbakar. Namun sebagai
negarawan ulung, beliau sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda kecemasan.
Menurut penglihatan saya, tentu Bung Karno cemas. Saya menyimpulkan, Bung
Karno sedang terbakar oleh provokasi itu.
Terlepas dari asli-tidaknya dokumen itu, saya menilai bahwa ini adalah alat
provokasi untuk memainkan TNI AD dalam situasi politik Indonesia yang memang
tidak stabil.
Saya mengatakan provokasi jika ditinjau dari dua hal. Pertama: isinya cukup
membuat orang yang menjadi sasaran merasa ngeri. Kedua, dokumen sengaja
dibocorkan agar jatuh ke tangan pendukung-pendukung Bung Karno dan PKI.
Bagaimana mungkin dokumen rahasia seperti itu berada di rumah Palmer yang
menjadi bulan-bulanan demo pemuda. Apakah itu bukan suatu cara provokasi?
Saya katakan jika Dokumen Gilchrist sebagai upaya provokasi, maka itu adalah
provokasi pertama.
Sedangkan provokasi kedua adalah isu Dewan Jenderal. Jika diukur dari
kebiasaan aktivitas terbuka, maka sumber utama dua alat provokasi itu memang
cukup rumit untuk dipastikan.
Soeharto Bermain dalam Keruh?
Di sisi lain, Soeharto juga bermain dalam isu Dewan Jenderal. Beberapa waktu
sebelum G30S meletus, Yoga diutus oleh Soeharto untuk menemui Mayjen S
Parman guna menyampaikan saran agar Parman berhati-hati karena isu bakal
adanya penculikan terhadap jenderal-jenderal sudah santer beredar. Namun
tidak ada yang tahu siapa yang menyebarkan isu seperti itu. Parman tidak
terlalu serius menanggapi saran itu, sebab itu hanya isu. Parman bertanya
kepada Yoga: Apakah pak Yoga sudah punya bukti-bukti? Yang ditanya menjawab:
Belum, pak. Lantas Parman menyarankan agar Yoga mencari bukti. Jangan hanya
percaya isu sebelum ada bukti, kata Parman. Yoga menyanggupi akan mencarikan
bukti.
Setelah G30S meletus, saya teringat saran Yoga kepada Parman itu. Yoga
adalah anggota Trio Soeharto. Saya kemudian berkesimpulan bahwa informasi
yang disampaikan oleh Yoga kepada Parman itu bertujuan untuk mengetahui
reaksi Parman yang dikenal dekat dengan Yani. Info tersebut tentu untuk
memancing, apakah Parman sudah tahu. Sekaligus - jika memungkinkan -
mengungkap seberapa jauh antisipasi Parman terhadap isu tersebut. Dan karena
Parman adalah teman dekat Yani, reaksi Parman ini bisa disimpulkan sebagai
mewakili persiapan Yani.
Dengan reaksi Parman seperti itu, maka bisa disimpulkan bahwa Parman sama
sekali tidak mengantisipasi arah selanjutnya jika seandainya Dewan Jenderal
benar-benar ada. Parman tidak siap meghadapi kemungkinan yang bakal terjadi
selanjutnya. Ini juga bisa disimpulkan bahwa Yani juga tidak siap. Jika
inisaya kaitkan dengan pertanyaan saya pada Yani soal isu Dewan Jenderal,
maka jelas-jelas bahwa Yani tidak punya persiapan sama sekali.
Intinya, info dari Yoga kepada Parman berbalas info, sehingga kelompok
Soeharto mendapatkan info bahwa kelompok Yani sama sekali belum siap
mengantisipasi kemungkinan terjadinya penculikan. Lebih jauh, rencana
Soeharto melakukan gerakan dengan memanfaatkan Kolonel Latief dan
memanipulasi kelompok Letkol Untung, belum tercium oleh kelompok lawan:
Kelompok Yani.
Jika seandainya gerakan gagal mencapai tujuan (khususnya bila Parman tidak
berhasil dibunuh), maka peringatan Yoga akan lain maknanya. Peringatan itu
bisa berubah menjadi jasa Soeharto menyelamatkan Parman. Maka Soeharto tetap
tampil sebagai pahlawan.
Jadi tindakan Soeharto ini benar-benar strategis. Sudah dihitung dengan
cermat. Banyak yang memperkirakan Soeharto berada dibelakang tragedi 30
September. Terlebih, dengan sangat cantik sekali kemudian Soeharto
menganmbil alih tumpuk pimpinan nasional. Tidak lama lagi kita juga lihat
catatan Bennedict Anderson sekitar tragedi tersebut. Yang jelas, semakin
terkuak keterlibatan orang tertentu dalam tragedi yang memilukan itu.
(**mahrus)

Blog Dr: http://groups.yahoo.com/group/milis-spiritual/message/17352